MAKASSAR, LAYARNEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Bahtiar Baharuddin melantik empat Pj Kepala Daerah di Sulawesi Selatan yakni, Pj Walikota Palopo, Pj Bupati Bone, Bantaeng, dan Sinjai di Ruang Pola Kantor Gubernur Makassar, Selasa, 26 September 2023.
Mereka yang dilantik ialah Asrul Sani sebagai Pj Wali Kota Palopo, Andi Islamuddin sebagai Pj Bupati Bone, Andi Abubakar sebagai Pj Bupati Bantaeng, dan TR Fahsul Falah sebagai Pj Bupati Sinjai.
Bahtiar meminta Kepala Daerah yang dilantik agar bisa bekerja keras berdasarkan perintah Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo. Apalagi kata dia, waktu menjabat sangat singkat dengan anggaran terbatas. “Bekerja dengan baik dan tegak lurus pada merah putih,” ucap Bahtiar.
Pj Gubernur Sulsel Gerak Cepat Kendalikan Inflasi, Rakor Bersama Mentan
“Ini bukan sekedar main-main bukan sekedar menunjuk, tapi yang menunjuk Bapak semua adalah Bapak Presiden Republik Indonesia. Tidak ada waktu untuk main-main, langsung tancap gas dan kerja, waktu kita sedikit, anggaran terbatas,” tandasnya.
Bahtiar mengingatkan, masa jabatan seluruh Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota merupakan masa transisi demokrasi di bangsa ini. Olehnya itu dirinya menegaskan agar Kepala Daerah yang telah dilantik tidak merasa jadi raja.
“Jangan seperti punggawa (Raja) yang semua mau didatangi, tapi turun temui masyarakat. Ini adalah masa transisi demokrasi Indonesia. Tugasnya menyukseskan Pemilu, jaga inflasi dan jaga investasi,” tegas dia.
Pj Kepala Daerah ini lanjut dia wajib menyukseskan Pemilu dan memastikan anggaran melaksanakan Pilkada cukup. “Harus dialokasikan 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024 nanti, harus dilakukan. Kalau tidak, saya tidak mau tanda tangan,” ungkapnya.
Dirinya juga menuturkan, saat ini dunia tidak baik-baik saja, pasalnya menurut dia perang antara Rusia – Ukraina belum usia. Kemudian persoalan kekeringan dan El Nino yang melanda Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan.
“Untuk itu harus ada kesiapan kita soal makanan. Makanya perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, melakukan cek inflasinya. Malu kita kalau soal makanan tidak cukup, kalau ada penimbunan lakukan penindakan,” terangnya.
Di sisi lain juga, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota wajib bekerja keras tangani stunting, apalagi saat ini angka stunting di Sulsel masih 27 persen. “Untuk itu, melalui kerjasama semua stakeholder menuju angka nol, bukan 14 persen,” tegasnya kembali.(*)
Komentar