MAKASSAR– Bupati Luwu, H. Patahudding, menyatakan kesiapannya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (28/8/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Patahudding menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu telah menindaklanjuti program nasional tersebut dengan menerbitkan SK Satgas Percepatan Pelaksanaan Program MBG Kabupaten Luwu. Selain itu, tiga titik lokasi pembangunan dapur MBG juga telah diverifikasi.
“Beberapa dapur melalui lembaga, yayasan, maupun pihak swasta sudah dalam tahap verifikasi, bahkan rencananya akan dilakukan launching pada September tahun ini,” ungkap Patahudding.
Penyuluhan yang turut dihadiri Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, serta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, juga dirangkaikan dengan penyerahan hibah tanah seluas 10 hektar di Kabupaten Maros untuk pembangunan Sekolah Vokasi BPOM.
Dalam sambutannya, Kepala BPOM RI menegaskan pentingnya kehadiran Sekolah Vokasi sebagai langkah strategis melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang pengawasan obat dan makanan.
“BPOM tidak hanya hadir untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan berisiko, tetapi juga membangun fondasi pendidikan yang kuat agar Indonesia mampu bersaing di era bioteknologi, farmasi, dan pangan global. Hibah tanah ini bukan sekadar seremonial, melainkan investasi jangka panjang bagi kesehatan dan masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Taruna Ikrar.
Pemerintah Kabupaten Luwu berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi Program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan, gizi, serta kualitas generasi mendatang.
Turut mendampingi Bupati Luwu, Kepala Dinas Pendidikan Andi Palanggi, Kepala Dinas Kesehatan dr. Rosnawary, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Alamsyah, Kabag Hukum serta Kabag Pemerintahan. (*)
Komentar