LUWU — Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 di ruang Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (18/11/2025). Kegiatan ini turut dihadiri para kepala OPD, BPS, TP-PKK, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, dalam sambutannya menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas daerah yang harus dikerjakan dengan serius. Ia menilai bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus menjadi komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Ini menyangkut kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu. Saya berharap seluruh kepala OPD hadir dan berperan aktif, karena penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama,” ucapnya.
Wabup Luwu mengungkapkan bahwa meski angka kemiskinan Luwu turun sekitar 0,8%, posisi Luwu masih berada pada urutan ketiga tertinggi tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Hal ini menurutnya sangat ironis mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Luwu, baik pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, maupun wilayah daratan dan pegunungan.
“Dengan potensi alam yang demikian besar, seharusnya kita berada pada posisi tiga besar paling sejahtera, bukan tiga besar termiskin. Ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan alamnya, tetapi keseriusan pemerintah dalam penanganan kemiskinan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh OPD benar-benar fokus pada program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka kemiskinan dapat tercapai sesuai target.(*)
Komentar