SANGATTA, LAYARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggandeng Tim Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Universitas Indonesia (UI) dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi kendala realisasi anggaran daerah tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, pada Selasa (26/11/2024) ini diharapkan dapat membantu Pemkab dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Warsino dari Tim PEBS UI mengungkapkan bahwa rendahnya realisasi penyerapan anggaran menjadi permasalahan utama di banyak Perangkat Daerah (PD). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis analisis mendalam untuk mencari solusi yang tepat.
“Kami akan menggunakan metode 5 Why untuk mengidentifikasi akar masalah secara terstruktur. Pendekatan ini mengombinasikan teori manajemen modern dan administrasi publik untuk memastikan solusi yang dihasilkan efektif,” ujarnya.
Senada dengan Warsino, Giri Susilo, anggota lain dari tim PEBS, menekankan pentingnya pengisian data dan formulir evaluasi secara lengkap oleh setiap PD. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan.
“Informasi yang tidak lengkap akan menghambat proses analisis. Oleh karena itu, kami mendorong semua PD untuk serius dalam memberikan data yang dibutuhkan,” kata Giri.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Zubair juga menyoroti peran koordinasi dalam memastikan capaian program. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama mengatasi kendala yang ada.
“Kita harus bergerak bersama untuk mencapai target pembangunan daerah. Jangan ragu meminta bantuan jika menghadapi masalah di lapangan,” tegas Zubair.
Selain itu, Kepala Bagian Pembangunan Insan Bowo Asmoro mengapresiasi kerja sama dengan akademisi. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah.
“Kehadiran tim dari Universitas Indonesia memberikan perspektif baru dalam menyelesaikan masalah realisasi anggaran. Kami berharap ini menjadi awal dari perbaikan yang berkelanjutan,” ungkap Insan.
FGD ini menjadi langkah strategis Pemkab Kutim dalam memperbaiki tata kelola anggaran. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan akademisi, diharapkan pembangunan di Kutai Timur dapat berjalan lebih optimal dan sesuai target. (Adv)
Komentar