SAMARINDA, LAYARNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai wujud keseriusan, Pemkab Kutim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) di Hotel Senyiur, Samarinda, Jumat (22/11/2024).
Acara ini dibuka oleh Asisten III Administrasi Umum, H Sudirman Latief, yang mewakili Pjs Bupati Kutim. Turut hadir Kepala BPKAD H Ade Achmad Yulkafilah, narasumber dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim), serta kepala OPD dan pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Sudirman Latief menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20, yang mengharuskan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti secara serius dan akurat.
“Langkah ini bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen Pemkab Kutim dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami mengapresiasi BPK RI yang selalu mendampingi kami dalam proses ini,” kata Sudirman.
Ia juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara BPKAD dan Inspektorat Daerah untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat terlaksana dengan baik.
Kepala BPKAD Kutim, H Ade Achmad Yulkafilah, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Kami menghadirkan 139 peserta, termasuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran, untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh terkait tanggung jawab masing-masing,” ujar Ade.
Ia juga mengapresiasi peran aktif Inspektorat Daerah yang terus memantau dan mendorong penyelesaian TLHP di setiap OPD, sehingga mendukung Kutim dalam mempertahankan opini WTP.
Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, dari 21 hingga 24 November 2024, menghadirkan narasumber Nana Suryana dan Wiji Larasati dari BPK RI Perwakilan Kaltim. Para narasumber memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan.
“Kami berharap melalui sinergi yang kuat, Kutim dapat kembali meraih opini WTP dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat,” ujar Nana Suryana.
Kegiatan TLHP ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kutim dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut Sudirman, opini WTP bukanlah akhir, tetapi tanggung jawab besar yang harus terus dijaga.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, kami optimis Kutim dapat mempertahankan opini WTP di tahun mendatang,” tutup Sudirman.
Dengan semangat kolaborasi yang terjalin, Kutim terus berkomitmen untuk membangun daerah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. (adv)
Komentar