SAMARINDA – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung di Ballroom Hotel Amaris, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma (AHK), menekankan pentingnya validasi dan penyelarasan data kemiskinan.
Rakor ini diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim dengan dukungan dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam sambutannya, AHK menyampaikan bahwa data yang akurat menjadi fondasi utama untuk perencanaan dan pelaksanaan program-program yang efektif. Tanpa data yang valid, ia menekankan, bantuan sering kali tidak tepat sasaran atau mengalami duplikasi.
“Dengan data yang valid, program penanggulangan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran. Ini juga membantu menghindari duplikasi bantuan yang selama ini sering terjadi,” ujar AHK.
Rakor tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, dan mitra pembangunan.
Salah satu agenda penting adalah membahas cara menyelaraskan data kemiskinan di tingkat kabupaten dengan data di tingkat provinsi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Validasi data juga menjadi kunci untuk merancang program yang spesifik sesuai kebutuhan masyarakat, baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.
Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menyampaikan bahwa kolaborasi antarsektor menjadi keharusan agar penyelarasan data ini berjalan lancar.
Melalui Rakor ini, pemerintah daerah berharap dapat menciptakan sistem yang lebih terintegrasi untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. AHK menyebutkan bahwa hasil dari pembahasan Rakor akan dijadikan dasar dalam penyusunan program prioritas tahun 2025. (*)
Komentar