LUWU — Aksi demonstrasi yang digelar di perbatasan Belopa dan Kecamatan Suli, Rabu (21/1/2026) siang, berlangsung dengan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya diikuti oleh Aliansi Masyarakat Luwu, aksi tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, mulai dari anggota DPRD Luwu hingga para kepala desa.
Salah satu figur yang menyita perhatian massa adalah Kepala Desa Bakti, Rifaid Ahmad. Dalam orasinya, Rifaid secara tegas menyerukan dukungan penuh terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya. Ia menilai perjuangan pemekaran wilayah tersebut telah berlangsung terlalu lama tanpa kejelasan dari pemerintah pusat.
“Tidak ada tawar-menawar. Kita sudah berjuang kurang lebih 20 tahun. Mengapa sampai hari ini Luwu Raya belum juga dimekarkan, padahal ini adalah keinginan kuat dan kolektif masyarakat Luwu,” ujar Rifaid dengan lantang di hadapan peserta aksi.
Rifaid juga membandingkan lambannya proses pemekaran Luwu Raya dengan sejumlah daerah lain yang dinilai jauh lebih cepat mendapatkan persetujuan. Menurutnya, ketimpangan tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat Tana Luwu.
“Daerah lain seperti Papua, hari ini diusulkan, besok dimekarkan. Sulawesi Barat bahkan lebih dulu menjadi provinsi dibandingkan Luwu Raya. Padahal, dari lebih 20 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Luwu Raya menyumbang sekitar 47 persen Pendapatan Asli Daerah. Namun hingga kini, pemekaran itu belum juga terwujud,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah kepentingan politik kelompok tertentu, melainkan menyangkut harga diri, keadilan, dan masa depan masyarakat Tana Luwu.
Sebagai penutup orasi, Rifaid mengajak seluruh elemen masyarakat—mulai dari tokoh adat, aktivis, hingga mahasiswa—untuk bersatu dan terus mengawal tuntutan tersebut hingga terealisasi.
“Saya mengajak masyarakat, para tokoh, aktivis, dan mahasiswa untuk bergandengan tangan. Luwu Raya adalah harga mati. Kita tidak boleh kendor karena ini adalah kepentingan bersama. Hidup Luwu Raya,” serunya. (*)
Komentar