LUWU—Pemerintah Kabupaten Luwu menargetkan pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp 15,092 milyar lebih. Namun sangat disayangkan hingga awal Desember 2024 tidak memenuhi target dan hanya mencapai Rp 10,494 milyar lebih
Koordinator FP2KEL Ismail Ishak, kepada awak media, Minggu (29/12) mengungkapkan, pihaknya meminta inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah Organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu yang diberi target pemasukan retribusi daerah. Pasalnya, target PAD yang diberikan tidak terpenuhi.
“Ukuran OPD Pemkab Luwu sangat jelas disamping pelayanan publik, juga sejauh mana mereka mampu merealisasikan target PAD yang dibebankan. Tetapi dari data yang kami dapatkan, banyak OPD yang tidak memenuhi target PAD. Nah pertanyaannya, sejauh mana kinerja OPD tersebut. Jika ini tidak dijawab dengan baik, bisa saja ada anggapan terjadi kebocoran PAD dalam prosesnya, mengingat di tahun 2024 ada perhelatan Pilkada Luwu” Ungkap Ismail Ishak
Ismail Ishak mencontohkan, pemasukan retribusi daerah dari sektor penarikan retribusi tepi jalan umum misalnya. Dari sektor ini ditargetkan sebesar Rp 500 juta, namun realisasinya hanya sebesar Rp 111 juta lebih atau hanya sekitar 22 persen.
“Capaian target retribusi tepi jalan umum ini sangat minim. Pdahal kalau dilihat selama tahun 2024, Warkop dan Warung makan di Belopa cukup menggeliat. Banyak mobil yang parkir ditepi jalan umum. Tetapi pemasukan retibusi tersebut sangat memprihatinkan” Kata Ismail Ishak, seraya mengatakan pihaknya meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap OPD-OPD Pemkab Luwu yang diberi target PAD, karena jangan sampai terjadi kebocoran dari sisi pemasukannya
Ismail juga menyoroti pemasukan retribusi pemakaian alat berat pada dinas PUTR Luwu, dimana tahun 2024 ini ditargetkan Rp 2,242 milyar lebih, namun hingga awal Desember 2024, baru memasukkan sebesar Rp 100 juta lebih atau baru hanya 4 persen.
“Pemasukan Pemkab Luwu primadona hanya disektor pajak dan retribusi. Tetapi faktanya bnyak yang tidak memenuhi target. Semoga saja ini bukan bentuk kebocoran PAD untuk digunakan sesuatu dan lain hal. Makanya kami mendesak inspektorat melakukan pemeriksaan. Agar di pemerintahan yang baru nantinya semua bisa clear” Kata Ismail (*)
Komentar